Presiden PHP, HMK. Aldian Pinem, SH, MH : Wajib Militer Penangkal Amuk Massa 2)

Medan (Penamedia CCS)

Bangsa Indonesia yang dahulu dijuluki Bangsa yang berbudaya dan bermartabat serta sopan santun pada saat ini hampir sirna dari bumi Indonesia. Sebab saat ini setiap ada permassalahan selalu ditindaklanjuti dengan amuk massa (anarkis) melakukan pengerusakan, pembakaran, dan pembunuhan yang menjurus kepada memaksakan kehendak dengan kekuatan massa atau mempengaruhi sesuatu kekuatan massa dari kelompok SARA.

Kondisi kebiasaan amuk massa saat ini muncul di Indonesia adalah akibat terjadinya pergeseran nilai nilai dari kekuatan suatu kedaulatan yang dimiliki rakyat sebagai warga Negara dalam era demokrasi yang menjunjung tinggi HAM yang dimotori azas otonomisasi dan dipengaruhi oleh arus globalisasi. Oleh karena penjabaran maka demokrasi Indonesia secara kebijakan politik Pemerintah tidak dicanangkan suatu batasan dan makna demokrasi sehingga warga dalam menerapkan demokrasi sering diluar batas makna demokrasi itu sendiri. Selalu masyarakat menilai dalam menjalankan demokrasi dengan melakukan demonstrasi di jalan yang menutup jalan dan memacetkan lalu lintas serta bertindak anarkis melakukan pengerusakan, pembakaran terhadap aset publik dianggap relevansi dari makna demokrasi tersebut.

Aksi massa yang membonceng makna otonomisasi dan demokrasi semakin beringas jika ada kebijakan Pemerintah dan juga penegakan hukum yang tidak adil yang memicu gerakan ke arah perbuatan anarkis untuk melakukan penganiayaan, pembunuhan, pembakaran, dan lain sebagainya. Dapat kita lihat dari demo anarkis tentang Pemilukada Kepala Daerah (Bupati atau Walikota atau Gubernur) dan juga putusan Hakim yang dinilai tidak adil, seperti mencuri singkong dihukum berat dan ditahan sedangkan Koruptor tidak ditahan dan hukumannya ringan. Dalam kasus kepercayaan yang dialami oleh bangsa Indonesia yang dapat membahayakan terhadap keutuhan NKRI karena disiplin Nasional serta kecintaan terhadap NKRI telah menipis. Maka untuk itu Pemerintah harus membuat suatu kebijakan kepada Bangsa Indonesia saat ini agar terhadap Bangsa Indonesia ditumbuhkan kembali nilai-nilai Nasionalis yang menjunjung tinggi azas kekeluargaan dapat diterapkan melalui suatu kebijakan politik.

Untuk membuat kebijakan politik yang tepat kearah kecintaan Bangsa terhadap NKRI, maka wajib Pemerintah membuat kebijakan politik agar Bangsa Indonesia yang berumur tua dan muda, laki-laki dan perempuan Pelatihan dan Kegiatan Wajib Militer agar menumbuhkan disiplin nasional, tertib nasional, meningkatkan moralitas secara nasional maupun spiritual, dan lain sebagainya. Hal ini sangat dibutuhkan dalam situasi, kondisi yang mana integritas bangsa dalam keadaan tidak lagi mempunyai pegangan hidup yang pasti. Muncul suatu pemikiran dimana ada 2 (dua) permassalahan bangsa yang terjadi pada saat ini, Pertama, yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemimpin bangsa dan penegak hukum. Kedua, masyarakat mengalami kesenjangan sosial sangat mengkhawatirkan.

Dengan melihat 2 (dua) momen yang membutuhkan masyarakat secara emosional bertindak anarkis, karena ketidak percayaan terhadap Pemimpin Bangsa dan penegak hukum serta terjadinya kesenjangan sosial yang sangat mengkhawatirkan, maka LSM-PHP mengharapkan kepada Bapak Presiden RI dapat kiranya membuat suatu payung hukum agar pelaksanaan wajib militer dalam bentuk UU atau dalam bentuk Keppres. Secara teknis wajib militer terhadap pertama, diterapkan kepada pemuda dan pelajar. Dan kemudian kepada petani dan nelayan dan selanjutnya kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta. Sebab kecintaan terhadap Bangsa dan mengkhawatirkan, maka untuk itu dapat kiranya wajib militer ditumbuhkan di Indonesia.

Jika perlu sesuai dengan Undang Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, maka Pemerintah harus mewujudkan kesejahtraan Bangsa, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan memberikan keadilan sosial. Sebab hakikat pertahanan Negara adalah segala persatuan yang bersifat semesta yang didasari pada hak dan kewajiban Bangsa untuk mewujudkan Negara yang meningkatkan kesejahtraan Bangsa. Negara yang memperlihatkan lingkungan hidup agar pemanasan global yang pada saat ini dapat diantisifasi dan Negara siap menumbuhkan prinsip hidup berdampingan secara damai untuk semua golongan yang berbeda etnis dan berbeda agama.007